LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN JENIS-JENIS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Secara umum adapun layanan administrasi kependudukan meliputi :   LAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak ...

  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) Sudah menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap II pada 8 Juli lalu. . penyaluran bansos tahap II ini menyasar 249 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Total besaran bantuan tetap sama yaitu sebesar Rp500 ribu, dalam bentuk sembako Rp350 ribu, dan uang tunai Rp150 ribu. Namun ada yang berbeda untuk bantuan sembako pada tahap II ini. Yang semula paket sembako ada telur, nantinya telur diganti oleh susu UHT. Digantinya telur dengan susu ...

Pemberian bantuan terhadap penyandang disabilitas memberikan hal positif kepada para penyandang disabilitas tersebut. pemberian bantuan tersebut diberikan kepada 10 orang penyandang disabilitas ...

bantuan social provinsi Jawa barat tahap 1 sumber dana bantuan social berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat. Bantuan sosial yang akan diberikan Pemprov Jabar yakni berupa tunai dan pangan non tunai senilai uang Rp 500 ribu per Rumah Tangga Sasaran (RTS). Rinciannya yakni bantuan tunai senilai Rp150 ribu per keluarga serta bantuan pangan non tunai mulai dari beras 10 kilogram, terigu 1 kilogram, gula pasir 1 kiloggram, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), vitamin C, mi instan sebanyak 16 bungkus, telur 2 kg, dan minyak goreng 2 liter, semuanya total ...

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHAP I BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2020 ...

MALASARIDESA - e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/ pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, ...

ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malasari Tahun Anggaran 2019 dan menetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 Laporan Realisasi APBDes Malasari dapat dilihat dalam link download sebagai berikut: ...

ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malasari Tahun Anggaran 2019 dan menetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 Laporan Realisasi APBDes Malasari dapat dilihat dalam link download sebagai berikut: ...